195 Dapur MBG di NTB Berhenti Beroperasi, Ratusan Ribu Penerima Manfaat Terdampak
Akibat kondisi tersebut, ratusan ribu penerima manfaat di berbagai daerah terpaksa tidak menerima distribusi makanan bergizi sebagaimana biasanya dalam beberapa hari terakhir.
Kepala BGN Regional NTB, Eko Prasetyo, membenarkan adanya penghentian sementara operasional ratusan dapur MBG tersebut. Menurutnya, kendala yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
"Memang tidak operasionalnya karena menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi dan akan terus berproses. Kami optimalkan agar segera berjalan kembali," ujarnya, Senin (8/6/2026).
Eko menjelaskan proses pencairan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan data SPPG yang ditarik dari sistem. Namun hingga awal pekan ini, masih banyak dapur yang belum menerima transfer dana sehingga tidak dapat melakukan produksi makanan.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan pergantian pimpinan di BGN yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Ini murni kendala teknis pencairan. Tidak ada hubungan dengan pergantian pimpinan BGN," tegasnya.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa pihak pengelola dapur tidak diperkenankan menggunakan dana talangan maupun mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan operasional selama dana belum cair.
"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Itu tidak diperkenankan," katanya.
Seluruh data dapur yang belum menerima pencairan dana, lanjut Eko, telah dilaporkan ke pusat untuk segera ditindaklanjuti.
Dugaan Jual Beli Titik SPPG Masih Menjadi Sorotan
Di tengah persoalan operasional tersebut, publik juga masih menyoroti dugaan praktik jual beli titik pendirian SPPG yang mencuat setelah eks Kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, memastikan hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan praktik tersebut terjadi di NTB.
"Adanya dugaan penjualan titik SPPG ini masih perlu dibuktikan. Kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.
Menurutnya, penanganan kasus yang kini tengah dilakukan aparat penegak hukum diharapkan dapat membuka secara terang berbagai dugaan penyimpangan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Lombok Timur dan Lombok Tengah Terdampak Terbesar
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 195 dapur MBG yang berhenti beroperasi tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTB dengan rincian:
1. Lombok Timur : 44 dapur
2. Lombok Tengah : 42 dapur
3. Kabupaten Bima : 40 dapur
4. Lombok Barat : 30 dapur
5. Lombok Utara : 14 dapur
6. Kota Mataram : 8 dapur
7. Kota Bima : 6 dapur
8. Sumbawa Barat : 5 dapur
9. Dompu : 4 dapur
10. Sumbawa : 2 dapur
Terhentinya hampir dua ratus dapur MBG ini menjadi perhatian serius mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan.
Kini publik menunggu langkah cepat pemerintah pusat untuk memastikan distribusi anggaran kembali normal, sehingga layanan makan bergizi dapat kembali dinikmati oleh para penerima manfaat di seluruh NTB.
Comments
Post a Comment