Korupsi di BGN Jadi Alarm Besar Program MBG, Pengamat Soroti Lemahnya Tata Kelola

narasintb, JAKARTA – Dugaan korupsi yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas nasional.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Gabriel Lele, menilai kasus yang mencuat saat ini bukanlah persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, dugaan korupsi tersebut merupakan puncak dari berbagai persoalan tata kelola yang telah berlangsung sejak awal pelaksanaan program.

Ia menjelaskan bahwa desain kelembagaan BGN yang cenderung sentralistis dan tertutup menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya seperti dikutip dari laman UGM, Selasa (9/6/2026).

Gabriel menyoroti minimnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengawasan dari lembaga seperti BPK maupun BPKP selama ini lebih bersifat reaktif setelah masalah muncul, bukan mencegah penyimpangan sejak awal.

Padahal, program dengan anggaran besar dan cakupan nasional membutuhkan sistem kontrol yang kuat untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, maupun praktik korupsi.

"Godaan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam program besar selalu ada. Itu hanya bisa diminimalkan dengan sistem kontrol dan akuntabilitas yang memadai," katanya.

Selain pengawasan internal, Gabriel juga menilai kontrol publik terhadap pelaksanaan MBG belum berjalan optimal. Berbagai kritik yang muncul terkait kasus keracunan makanan, dugaan pemborosan anggaran, hingga kualitas layanan di lapangan dinilai tidak mendapat respons yang memadai.

Menurutnya, sebagian besar kritik justru datang dari pihak yang mendukung tujuan program MBG, namun menginginkan pelaksanaannya berjalan lebih baik dan transparan.

Faktor politik juga disebut turut memengaruhi lambatnya respons terhadap berbagai persoalan yang muncul. Gabriel menilai MBG memiliki nilai strategis sebagai investasi politik jangka panjang sehingga pemerintah cenderung mempertahankan program tersebut meskipun sejumlah masalah telah teridentifikasi.

Selain itu, ia menilai penerapan program yang seragam di seluruh daerah berpotensi mengabaikan perbedaan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi masing-masing wilayah.

"Risiko dari kebijakan yang dirumuskan secara nasional dan diterapkan sama di seluruh Indonesia adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal," ujarnya.

Meski mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat korupsi, Gabriel mengingatkan bahwa pergantian figur semata tidak cukup jika akar persoalan tata kelola tidak dibenahi secara menyeluruh.

Sebagai langkah perbaikan, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program MBG selama satu hingga dua bulan untuk melakukan evaluasi komprehensif yang melibatkan ahli independen dari bidang gizi, keuangan, dan tata kelola pemerintahan.

"Ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola secara menyeluruh agar masalah serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," tutupnya.