MBG Diguncang Skandal Korupsi, Eks Kepala BGN Jadi Tersangka: Program untuk Anak Bangsa Diduga Dijadikan Ladang Bancakan

narasiNTB, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program strategis nasional untuk mencetak generasi sehat dan unggul, kini justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi besar.

Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Tak hanya Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penetapan tersangka ini menjadi tamparan keras bagi publik. Sebab, program yang seharusnya menjamin kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia justru diduga dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaiman, mengungkapkan bahwa sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga tidak dipilih secara profesional, melainkan telah diatur sejak awal dan memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Lebih mengejutkan lagi, yayasan-yayasan tersebut disebut menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dan terafiliasi dengan para pejabat BGN yang kini berstatus tersangka.

Jika temuan ini terbukti di pengadilan, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan mulia program MBG yang lahir untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Tak berhenti di sana, penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya mark up harga.

Beberapa pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Publik pun wajar bertanya: apa relevansi ribuan televisi dan motor listrik dengan kebutuhan utama program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia?

Pertanyaan ini menjadi penting karena setiap rupiah yang digunakan dalam program MBG berasal dari uang rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat dan bergizi, justru diduga mengalir ke jalur yang tidak semestinya.

Kasus ini juga sekaligus menjawab mengapa Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu secara mendadak mengganti seluruh pucuk pimpinan BGN setelah melakukan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Kini publik mulai melihat bahwa pergantian tersebut kemungkinan bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari upaya membersihkan persoalan yang selama ini terjadi di tubuh BGN.

Yang paling memprihatinkan, dugaan korupsi ini terjadi pada program yang menyasar kelompok paling rentan: anak-anak.

Ketika dana pendidikan dikorupsi, yang dirugikan adalah masa depan. Ketika dana kesehatan dikorupsi, yang dirugikan adalah keselamatan masyarakat. Namun ketika anggaran makan bergizi untuk anak-anak diduga dikorupsi, yang dipertaruhkan adalah kualitas generasi bangsa itu sendiri.

Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola MBG di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak cukup hanya mengganti pejabat. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, terbuka, dan dapat diawasi publik.

Sebab program sebesar apa pun tidak akan pernah berhasil jika integritas pengelolanya runtuh.

Hari ini publik tidak hanya menunggu proses hukum berjalan. Publik juga menunggu keberanian negara untuk memastikan bahwa program yang dibuat atas nama rakyat benar-benar kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir orang yang memanfaatkan kekuasaan.