Nadiem Minta Bebas Murni, Korupsi atau Kebijakan? Publik Menanti Kebenaran di Balik Triliunan Rupiah Chromebook

narasiNTB, Jakarta – Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali memantik perdebatan publik. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, secara tegas meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas murni atas dirinya.

Dalam nota pembelaan yang dibacakan di persidangan, Nadiem bahkan menyebut seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya telah runtuh selama proses pembuktian berlangsung.

"Harapan saya hanya satu, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain," tegas Nadiem di hadapan majelis hakim.

Pernyataan itu langsung memantik pertanyaan besar di ruang publik. Jika benar seluruh unsur korupsi tidak terbukti, mengapa kasus ini bisa berujung pada tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun? Sebaliknya, jika memang terdapat penyimpangan, bagaimana program digitalisasi pendidikan yang selama ini dipromosikan sebagai langkah modernisasi sekolah bisa berubah menjadi perkara hukum berskala nasional?

Nadiem berargumen bahwa kebijakan penggunaan Chromebook justru menghemat anggaran negara. Menurutnya, pemilihan sistem operasi Chrome OS yang gratis dibandingkan Windows mampu menghemat sedikitnya Rp3,9 triliun uang negara.

Argumentasi tersebut menarik. Sebab untuk pertama kalinya publik menyaksikan seorang mantan menteri yang dituduh merugikan negara justru mengklaim telah menghemat triliunan rupiah anggaran negara.

Namun di sisi lain, perkara ini tidak hanya berbicara soal harga laptop atau sistem operasi. Yang menjadi sorotan adalah proses pengambilan kebijakan, tata kelola pengadaan, serta dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Inilah yang membuat kasus Chromebook berbeda dengan perkara korupsi pada umumnya.

Publik saat ini berada di persimpangan dua narasi besar.

Narasi pertama mengatakan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan merupakan langkah progresif yang kemudian disalahpahami dalam proses investigasi.

Narasi kedua meyakini bahwa besarnya anggaran yang terlibat harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam prosesnya.

Yang menarik, dalam pleidoinya Nadiem tidak hanya membantah tuduhan korupsi, tetapi juga menyebut kasus yang menjeratnya sebagai akibat dari kekeliruan investigasi.

Pernyataan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan yang diajukan memiliki dasar hukum dan alat bukti yang kuat.

Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan sederhana namun sangat menentukan:

Apakah kasus Chromebook ini merupakan praktik korupsi yang berhasil diungkap aparat penegak hukum, atau justru sebuah kebijakan publik yang kemudian dikriminalisasi?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya nasib Nadiem Makarim, tetapi juga menjadi preseden penting bagi para pengambil kebijakan di Indonesia.

Sebab jika setiap kebijakan yang berujung polemik berpotensi berakhir di meja hijau, para pejabat bisa menjadi semakin takut mengambil keputusan besar. Namun sebaliknya, jika penyimpangan dalam kebijakan tidak dapat disentuh hukum, maka akuntabilitas publik akan kehilangan maknanya.

Di tengah tarik-menarik dua narasi tersebut, satu hal yang pasti: masyarakat berhak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

Dan kini, semua mata tertuju pada palu hakim.