Survei ke 800 Dapur MBG Dilaporkan ke Prabowo, Luhut Klaim Program Gerakkan UMKM Lokal
narasiNTB, Jakarta – Di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei terbaru kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, program unggulan pemerintah tersebut diklaim mulai menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah dan melibatkan ribuan pelaku usaha kecil.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan survei dilakukan pada 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hasil kajian tersebut telah disampaikan secara rinci kepada Presiden.
"Kami menjaga kredibilitas survei ini. Semua dilakukan secara profesional dan hasilnya sudah kami laporkan langsung kepada Presiden," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan temuan DEN, sebanyak 86,9 persen dapur MBG saat ini telah menggandeng setidaknya satu pemasok dari kalangan UMKM lokal. Bahkan rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan tiga pelaku usaha kecil di sekitarnya.
Yang menarik, sekitar 65 persen pemasok tersebut berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi dapur MBG beroperasi. Temuan ini menunjukkan manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan masyarakat lokal dibanding perusahaan besar dari luar daerah.
"Ini bukan supplier besar yang masuk. Mayoritas adalah UMKM yang memang berada di sekitar lokasi SPPG," kata Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto.
Tak hanya itu, DEN juga mencatat hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur MBG berasal dari masyarakat sekitar. Angkanya bahkan mencapai 99 persen.
Dari sisi kepuasan, lebih dari 70 persen responden menilai kinerja UMKM pemasok sudah baik. Meski demikian, DEN mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait akses permodalan agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis komoditas yang dipasok.
Laporan ini muncul di tengah berbagai dinamika pelaksanaan MBG dalam beberapa pekan terakhir, termasuk persoalan keterlambatan pencairan dana operasional di sejumlah daerah.
Karena itu, meski survei menunjukkan dampak ekonomi yang positif, publik masih menanti apakah manfaat tersebut dapat berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola dan keberlanjutan program di lapangan. (*)
Comments
Post a Comment